Tetua Adat Merauke Bertemu Gubernur Papua Selatan di Gedung Negara

Sejumlah tokoh adat di Papua Selatan menyuarakan keprihatinan atas aksi unjuk rasa yang belakangan ini dinilai mengarah pada tindakan anarkis dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mereka meminta agar aksi-aksi tersebut dihentikan dan diselesaikan melalui jalur dialog serta musyawarah demi menjaga ketertiban dan keharmonisan bersama.

Hakim Golongan Adat Malind-Imo, Yus, menegaskan bahwa aksi protes merupakan hak yang sah, namun tetap harus dibatasi agar tidak berubah menjadi bentuk pemaksaan, penghinaan, atau perusakan. Ia menyarankan agar izin demonstrasi tidak diberikan apabila tidak mendapatkan persetujuan dari kepala suku adat setempat. “Segala sesuatu diselesaikan dengan duduk bersama, bukan dengan kekerasan. Kita harus menjaga harga diri dan jati diri kita,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Golongan Sosom, Kasimirus Kaize, mengimbau para pendemo untuk menghentikan aksinya demi menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah provinsi dan Gubernur Papua Selatan adalah untuk melayani seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. “Kami sebagai orang adat meminta semua pihak menjaga kedamaian. Mulai hari ini, hentikan demo-demo,” tegas Kasimirus.

Menanggapi seruan para tetua adat tersebut, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas nasihat yang disampaikan oleh para pemimpin adat. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan tetap bersikap netral dan terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat, selama disampaikan secara damai dan bermartabat. “Keamanan adalah warisan dari leluhur kita. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat bisa beraktivitas dengan baik,” katanya.

Terkait hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, Gubernur Safanpo menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengupayakan penambahan kuota bagi peserta yang belum dinyatakan lulus. Ia memastikan bahwa proses ini akan terus diupayakan secara adil dan transparan demi mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku.