Ratusan Pencaker OAP Datangi Kantor Gubernur, Tuntut Evaluasi Kuota CPNS

Merauke, 14 Juli 2025 — Ratusan pencari kerja (pencaker) yang tergabung dalam Solidaritas Pencari Kerja Orang Asli Papua (OAP) kembali mendatangi Kantor Gubernur Papua Selatan. Mereka menuntut evaluasi terhadap daftar nama kuota CPNS OAP tahun 2024 yang telah diserahkan ke Kementerian PAN-RB.

Soroti Nama yang Diduga Bukan OAP dalam Kuota OAP

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap ratusan nama dalam kuota CPNS yang dinilai bukan berasal dari Orang Asli Papua, khususnya Papua Selatan. Selain itu, para pencaker juga mendesak agar sisa kuota yang masih tersedia segera dituntaskan.

Wakil Gubernur Terima Pencaker di Ruang Rapat

Kedatangan para pencaker diterima langsung oleh Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, di ruang rapat kantor gubernur, Selasa (14/7/2025). Turut hadir mendampingi, Kepala BKPSDM Papua Selatan Albert Rapami, Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Demianus Katayu, dan Kasatpol PP Provinsi Papua Selatan Elias Refra.

Permintaan Evaluasi Data dan Validasi Nama Peserta

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Paskalis menyampaikan bahwa data lebih dari 700 nama yang diajukan sebelumnya perlu dievaluasi kembali, khususnya pada sisa kuota CPNS sebanyak 200 orang. Berdasarkan data yang disuarakan para pencaker, ada sekitar 206 peserta, dengan 171 di antaranya diduga bukan OAP meski memperoleh rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS).

Instruksi Evaluasi Ulang kepada BKPSDM

Wagub Paskalis meminta BKPSDM Papua Selatan untuk menganalisis ulang data peserta, termasuk jabatan dan beban kerja masing-masing, agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya mempercepat proses bagi peserta yang telah dinyatakan lulus agar tidak terlalu lama menunggu.

Fokus pada Validasi 171 Nama yang Menjadi Temuan

“Kita harus fokus melihat kembali data 171 peserta yang menjadi temuan. Ajukan data itu ke Majelis Rakyat Papua Selatan dan BKPSDM Papua Selatan agar bisa diselesaikan,” tegas Wagub Paskalis.

Surat Resmi Disertai Bukti dan Tembusan ke DPRP

Ia meminta agar pencaker segera menyusun data tersebut secara lengkap, disertai bukti pendukung, dan membuat surat resmi yang ditembuskan kepada DPR Provinsi Papua Selatan, Gubernur, dan Wakil Gubernur.

Imbau Etikat Baik dari Para Pencaker

Mengakhiri pertemuan, Wagub mengajak para pencaker untuk menjaga komunikasi yang baik dan memiliki itikad baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil dan tuntas. “Saya harap kita semua punya etikat baik agar masalah ini cepat terselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Kesimpulan Pertemuan

Pertemuan menyimpulkan bahwa data 171 peserta yang diduga bukan OAP akan disusun kembali dengan bukti yang sah, untuk kemudian dibahas bersama pihak terkait dan dicarikan solusi penyelesaiannya.