Percepat Regulasi, Pemprov Papua Selatan Teken Kerja Sama Hukum dengan Kemenkumham

Percepat Regulasi, Pemprov Papua Selatan Teken Kerja Sama Hukum dengan Kemenkumham

Merauke — Dalam rangka mempercepat proses penyusunan regulasi di daerah, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menandatangani perjanjian kerja sama komprehensif dengan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Papua.

Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Kamis (17/7/2025), dan melibatkan tiga unsur penting pemerintahan daerah: Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPRP), serta Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS).

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam sambutannya mengatakan bahwa kerja sama ini akan menjadi langkah strategis untuk memangkas ketergantungan terhadap proses harmonisasi regulasi di tingkat pusat.

“Sebelum adanya kerja sama ini, setiap penyusunan peraturan daerah harus diajukan hingga ke kementerian. Prosesnya lama dan berjenjang,” ungkap Gubernur Apolo.

Kini, dengan adanya kerja sama tersebut, seluruh proses mulai dari perencanaan, penyusunan, penyamaan konsepsi, pembahasan, hingga harmonisasi dan sinkronisasi dapat dilakukan langsung di daerah.

Lebih lanjut, Gubernur Apolo menegaskan pentingnya tiga bentuk legitimasi dalam setiap produk hukum daerah, yaitu:

1. Legitimasi akademik

2. Legitimasi politik

3. Legitimasi kultural

“Ketiganya wajib dipenuhi agar peraturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial dan nilai-nilai lokal masyarakat Papua Selatan,” tegasnya.

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan otonomi daerah dan peningkatan kualitas regulasi yang berpihak pada masyarakat Papua Selatan.