Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam mendorong sistem pendidikan berbasis asrama sebagai langkah strategis menyiapkan generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam mendorong sistem pendidikan berbasis asrama sebagai langkah strategis menyiapkan generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045. Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyampaikan hal ini saat menutup kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Masa Pengenalan Lingkungan Pondok (MPLP) di Pondok Pesantren Rohmatul Ummah Al Khodijah, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Kamis (17/7).

Dalam sambutannya, Paskalis menegaskan bahwa dirinya bersama Gubernur Apolo Safanpo berkomitmen untuk terus mendorong penerapan pola pendidikan berpola asrama di seluruh wilayah provinsi. Menurutnya, pola pendidikan ini sangat penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan generasi muda sejak dini. “Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan mempersiapkan pola pendidikan berbasis asrama untuk membentuk karakter generasi muda,” tegasnya.

Ia menilai bahwa sistem pendidikan asrama tidak hanya membekali pelajar dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat nilai moral dan etika. Ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membentengi pelajar dari pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan lem aibon dan kecenderungan terhadap perilaku kriminal. “Generasi muda harus disiapkan agar tidak menjadi bagian dari generasi aibon atau terlibat dalam kriminalitas,” ujarnya.

Paskalis juga mengajak seluruh pihak, termasuk sekolah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya, untuk bersinergi dalam proses pembentukan karakter anak-anak Papua Selatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi di semua jenjang pendidikan—dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi—demi melahirkan generasi unggul yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan bangsa.

Lebih lanjut, Paskalis menyoroti peran pesantren dalam membentuk pribadi yang santun dan bertanggung jawab. Menurutnya, anak-anak yang dibina dalam lingkungan pesantren cenderung menunjukkan perilaku yang baik dan disiplin. Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, tanggung jawab pengelolaan pendidikan SD, SMP, dan SMA berada di tangan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi krusial untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan merata.