Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan menggelar rapat khusus untuk membahas persoalan unjuk rasa para pencari kerja Orang Asli Papua (OAP)

Merauke – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan menggelar rapat khusus untuk membahas persoalan unjuk rasa para pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) yang tidak lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Pertemuan yang digelar Sabtu (5/7/2025) di Kantor MRP Papua Selatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat antara MRP dan BKPSDM provinsi sehari sebelumnya. Gubernur Apolo hadir secara langsung atas undangan MRP guna menjelaskan duduk perkara seleksi CPNS yang menuai protes.

Dalam pertemuan itu, Gubernur menjelaskan bahwa seleksi CPNS telah dilaksanakan sesuai prosedur dan telah tuntas. Dari kuota 1.000 formasi, masih tersisa 200 kursi yang sebenarnya diminta untuk diisi melalui mekanisme optimalisasi oleh pemerintah pusat. Namun, Pemprov memilih menahan proses tersebut agar tidak menambah polemik, karena peserta yang menggelar demo kebanyakan adalah mereka yang gagal di tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan tidak bisa lagi diakomodir melalui optimalisasi. Solusi yang diupayakan adalah pendaftaran ulang, bukan pengisian kursi kosong semata.

Gubernur Apolo juga mengaku telah menyurati KemenPAN-RB dan mendapat respons positif. Pertemuan dijadwalkan pada 10 Juli 2025 di Jakarta, dan perwakilan peserta aksi akan ikut hadir untuk mendengar langsung penjelasan dari kementerian. Ia menegaskan, mereka yang telah dinyatakan lulus tetap akan menerima Surat Keputusan (SK) karena mengganti mereka justru akan menimbulkan konflik baru. Pemprov Papua Selatan berkomitmen memperjuangkan kuota baru bagi peserta yang belum lulus, melalui jalur seleksi yang adil.

Sementara itu, Ketua MRP Papua Selatan, Demianus Katayu, menyatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari pencaker OAP terkait dugaan peserta non-OAP yang lulus. Dari aduan itu, MRP akan melakukan verifikasi ulang terhadap 13 nama yang dipermasalahkan. Ia juga mengusulkan penambahan kuota 300 formasi untuk tiga kabupaten yang belum menggelar seleksi CPNS pada 2021, yaitu masing-masing 100 formasi per kabupaten, tetap melalui mekanisme tes. MRP menekankan pentingnya keseimbangan antara afirmasi dan persaingan sehat.

Dalam kesempatan itu, MRP meminta agar pemerintah segera menyerahkan SK kepada 620 orang OAP yang sudah dinyatakan lulus. Rapat turut dihadiri oleh para tokoh penting, termasuk Rektor Universitas Musamus Beatus Tambaib dan mantan Bupati Merauke Fredy Gebze. Mereka sepakat bahwa penyelesaian harus mengedepankan keadilan dan keberpihakan yang tidak mencederai proses yang sah.
Bulletin ID melaporkan sebagai bagian dari suara dari ujung timur Indonesia.